Presiden Joko Widodo mencanangkan program pengembangan desa dengan sistem padat karya pada 2018. Meski penggunaan dana desa akan lebih difokuskan untuk infrastruktur, pengembangan BUMDes dinilai tak akan dikesampingkan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi dalam acara diskusi bertajuk BUMDes Talk di Solo, Senin (13/11/2017).
"Dana desa 2018 ke depan memang arahnya untuk padat karya. Namun demikian, kita juga memberikan perhatian terutama untuk pengembangan BUMDes," kata Anwar.
Seperti diketahui, program padat karya diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Namun, kata Anwar, pengembangan BUMDes dibutuhkan untuk kepentingan jangka panjang.
"Karena kalau kita lihat padat karya, itu sifatnya paruh waktu, hanya selama proyek dana desa itu ada. Tapi kalau misal BUMDesnya sudah ada, mereka bisa bekerja full time," ungkap dia.
Dia juga memperkirakan, jumlah tenaga kerja dapat lebih banyak terserap dengan adanya BUMDes. Namun tentunya, pengembangan BUMDes membutuhkan waktu relatif lebih lama dibandingkan dengan padat karya.
"Hitung-hitungan kita, kalau padat karya itu sekitar 200 orang bisa bekerja maksimal sebulan. Kalau BUMDes, katakanlah bukan hanya yang kerja kantoran, tapi semua yang terkait dengan BUMDes, bisa lebih banyak," katanya.
Sumber Berita dan Photo : https://news.detik.com/jawatengah/3725042/program-padat-karya-jokowi-dinilai-tak-akan-ganggu-bumdes-2018